Setgab: Apapun Hasil Voting, yang Penting Berantas Mafia Pajak 
Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - DPR akan menggelar voting pada Selasa (22/2) untuk menentukan apakah Hak Angket Mafia Pajak lolos atau tidak. Sekretaris Gabungan partai koalisi Syarif Hasan, yang juga politisi Partai Demokrat tidak mempermasalahkan apapun hasil voting.

Menurutnya, yang terpenting dari hasil voting adalah penegakan hukum bagi para mafia pajak harus diutamakan. Berikut wawancara wartawan dengan pria yang juga menjabat sebagai Menteri
Koperasi dan UKM ini di sela-sela rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin (21/2/2011).

Bagaimana soal voting besok?

Kita lihat saja besok. Apapun yang terjadi besok, kita inginkan apakah angket atau panja, yang penting kita ingin penegakan hukum untuk mafia pajak itu diselesaikan. Jangan banyak dipolitisasi.

Kalau voting, angket yang dipilih?

Sama saja, kalau toh angket kita harapkan proses penyidikan dan penyelidikan benar-benar penegakan hukum, pembasmian mafia pajak bukan panggung politik.

Bapak melihat seperti itu (panggung politik)?

Lha pengalaman kita dulu Century kan seperti itu.

Kalau jadi angket, sanksi bagi koalisi di Setgab?

Kita bukan bicara sanksi sekarang

Perlu enggak Panja atau angket?

Kita inginnya di Panja saja. Karna substansinya kan lebih banyak pelanggaran hukumnya. Kalau nanti diangket, akan lebih banyak politisasinya. Kalian sudah tahu semuanya

Soal angket pajak, ada enggak kemungkinan referensi reshuffle?

Itu beda antara angket dengan reshuffle. Reshuffle itu urusan Bapak Presiden, angket urusan DPR.

Evaluasi koalisi?

Kita bukan evaluasi, tapi perbaikan.

Sampai hari ini pendekatan pada fraksi?

Kita masih tanamkan pengertian pada mereka, substansinya adalah agar mafia pajak kita berantas, itu yang paling efektf melalui panja gabungan bukan angket. Tapi kalau mereka tetap tidak mengerti ya kita lihat saja besok.

Ini ancaman?

Saya tidak ngomong apa-apa kok dibilang mengancam.

Demokrat sudah usul ke Presiden untuk evaluasi?

Belum, tapi kan Bapak Presiden mengikuti semua. Jadikan beliau sudah lebih tahu.

Demokrat ada rembuk dengan presiden soal yang tidak solid?

Setgab belum. Presiden sudah mengetahui kondisi situasi yang ada. Kita lihat saja nanti sikap Presiden

Apa sikap presiden?

Kita dianjurkan untuk komunikasi lagi.

Jakob Oetama: Feodalisme Sumber Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, menyatakan salah satu sumber korupsi di Indonesia adalah feodalisme. Hal itu disampaikannya saat membuka seminar nasional dengan topik "Korupsi yang Memiskinkan", di Hotel Santika, Jakarta, Senin (21/2/2011).
"Untuk kita di Indonesia, salah satu sumber penyakit yang menyuburkan dan membuat akar korupsi adalah feodalistik. Feodalisme memberikan privilege, hak istimewa bagi penguasa," kata Jakob.
Pendapat Jakob itu diakui mengutip pakar sejarah Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Prof Sartono. "Jadi, saya termasuk yang berpendapat benar begitu," ujar Jakob lagi.
Oleh sebab itu, menurut Jakob, dibutuhkan sikap bersama bersehati untuk mengatasi semua faktor penyebab korupsi. Di awal pengantarnya, Jakob menyinggung dua peristiwa yang kontradiktif dalam cara penanganan. Yaitu dua wanita miskin yang dibawa ke rumah sakit setelah menjahit mulutnya sebagai sikap protes lahannya yang akan digunakan untuk pembangunan, namun penyelesaiannya oleh pemerintah cepat untuk dilakukan eksekusi.
"Inilah crying poverty, kemiskinan yang menangis," katanya. Akan tetapi, penanganan kasus besar mafia pajak dan hukum mantan pegawai pajak, Gayus HP Tambunan, hingga kini lambat sekali.

Tugas BI : Menemukan Unsur Berita

Borobudur adalah nama sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan wangsa Syailendra. Dalam etnis Tionghoa, candi ini disebut juga 婆羅浮屠 (Hanyu Pinyin: pó luó fú tú) dalam bahasa Mandarin.